Kota Madya Jakarta Utara

Wilayah Jakarta Utara yang merupakan bagian dari pemerintah daerah khusus ibukota Jakarta, ternyata pada abad ke-5 justru merupakan pusat pertumbuhan pemerintah kota Jakarta yang tepatnya terletak dimuara sungai Ciliwung di daerah Angke. Saat itu muara Ciliwung merupakan Bandar Pelabuhan Kerajaan Tarumanegara di bawah pimpinan Raja Purnawarman. Betapa penting wilayah jakarta Utara pada saat itu dapat dilihat dari perebutan silih berganti antara berbagai pihak, yang peninggalannya sampai kini dapat ditemukan dibeberapa tempat di Jakarta Utara, seperti Kelurahan Tugu, Pasar Ikan dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pada bulan Agustus 1966 di DKI Jakarta dibentuk beberapa "Kota Administrasi". Berbeda dengan kota Otonom yang dilengkapi dengan DPRD tk II, maka kota-kota Adminstrasi di DKI Jakartatidak memiliki DPRD Tk II yang mendampingi Walikota. Berdasarkan Lembaran Daerah No.4/1966 ditetapkan  Lima wilayah Administratif di DKI Jakarta, yaitu; Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Utara, yang dilengkapi dengan 22 Kecamatan dan 220 Kelurahan. Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan ini didasarkan pada asas Teritorial dengan mengcu kepada jumlah penduduk yaitu 200.000 Jiwa untuk Kecamatan, 30.000 Jiwa Kelurahan perkotaan dan 10.000 Jiwa Kelurahan Pinggiran.

Setelah Pelantikan para Walikota dan Wakil-wakilnya berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta No. 1b/3/1/2/1966 tanggal 22 Agustus 1966, maka Gubernur DKI Jakarta dalam Lembaran Daerah No. 5/1966 menetapkan 5 kota Administrasi lengkap dengan wilayah dan batasnya masing-masing terhitung mulai 1 September 1966. Prinsip Dekonsetrasi yang digariskan Gubernur dalam pembentukan kota-kota Administrasi ini memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab kepada Walikota dalam 3 Penegasan, yaitu :

1. Teknis Administratif yaitu Setiap Pelaksanaan tugas yang menyakut segi teknis.
2. Teknis Operasional yaitu penentuan kebijakan tugas (Policy Executing, bukan Executing Making).
3. Koordinatif Teritorial yaitu pemimpin pengkoordinasian dari segala gerak langkah potensi yang ada dalam wilayah setempat.

Dengan tiga penegasan ini maka kedudukan pemerintah ditingkat kota adalah semata-mata merupakan verlengstruk dan alat pelaksana dari Gubernur Kepala Daerah yang diwujudkan dalam proses penyempurnaan administrasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kelancaran roda pemerintahan. Sesuai dengan kedudukannya, manjemen pemerintahan di tingkat kota didasarkan pada delegasi wewenang yang dilimpahkan oleh Gubernur KDH dalam melaksanakan tugas-tugas eksekutif Pemerintah Daerah. Wewenang dan tanggung jawab Walikota dengan demikian bukan figur politik, melainkan figur teknis. UU No. 11/1990 menetapkan wilayah DKI jakarta terbagi menjadi Lima Wilayah Kotamadya yang tetap tampa dilengkapi dengan DPRD Tingkat II. Dengan demikian kedudukan Walikotamadya, Camat dan Lurah yang ada di DKI Jakarta semata-mata merupakan Pembantu dan alat Pelaksana Gubernur KDH. Dengan UU ini istilah Kota Administratif yang ada di DKI Jakarta berubah menjadi Kotamadya, dan salah satu kota madya itu adalah Kotamadya Jakarta Utara.

Peta Interaktif Batas Administratif Kecamatan:

1. Penjaringan.
2. Tanjung Priok.
3. Koja.
4. Cilincing.
5. Pademangan.
6. Kelapa Gading.